Minggu, 21 November 2010

bbos belum mampu gratisan biaya pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID,MALANG – Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah kepada tiap siswa ternyata tak menjamin proses belajar mengjar  di sekolah bersih dari pungutan. Apalagi sampai pendidikan digratiskan.

Sebab, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Sugiyanto, BOS itu sifatnya membantu kebutuhan pendidikan dan diharapkan tidak ada anak tak sekolah karena kesulitan dana. 

‘’Sesuai dengan Permendiknas nomor 29 tahun 2009 standar biaya pendidikan tiap siswa SD/MI itu sebesar Rp 580 ribu per tahun. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp 710 ribu atau Rp 715 ribu per siswa. Itu untuk operasional non-personal,’’ jelas Sugiantoro, dalam dialog bertajuk Transparanasi, Akuntabilitas dan Partisipasi BOS di Agrokusuma Batu, Sabtu  (20/11).

Sedangkan BOS yang diberikan pemerintah sebesar Rp Rp 400 ribu per tahun untuk tiap siswa SD/MI di kota. Sedangkan BOS untuk siswa SD/SDLB di kabuaten sebesar Rp 397 ribu setiap tahunnya. Sementara, siswa SMP/SMPT di kota sebesar Rp 575 ribu dan SMP/SMPLB di kabupaten Rp 570 ribu tiap siswa per tahunnya.

Berdasarkan besaran BOS yang masih kurang dari standar itu, kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Malang juga memberikan Bosda sebesar Rp Rp 5000 per tahun untuk tiap siswa. Sehingga, total untuk satu tahun Rp 60 ribu per siswa. Untuk siswa SMP sebesar Rp 10 ribu per tahun.

Jika Bosda ditambahkan dengan dengan BOS nasional (Bosna) hanya Rp 460 ribu per tahun. ‘’Jadi masih di bawah standar Permendiknas yang menetapan Rp 580 per tahun. Makanya, Diknas Kota Malang tahun 2011 ini mengusulkan Bosda ditambah lagi Rp 5000 menjadi Rp 10 ribu. Sehingga, tiap siswa mendaat Bosda sebesar Rp 120 ribu per tahun,’’ katanya.

Alasannya, kata dia, agar wajib belajar sembilan tahun bisa terwujud dan pungutan-pungutan di sekolah tidak memberatkan orang tua siswa. Sebab, untuk melaksanakan pendidikan berkualitas memang dibutuhkan anggaran cukup besar.

Berdasarkan kondisi itu, tidak berlebihan bila SD/MI dan SMP di Kota Malang berlomba  melakuan pungutan biaya pendidikan dari orang tua siswa dengn memberikan jaminan pendidikan berkualitas. Sebab, Bosnas dan Bosda itu dinilai sebagai pelengkap memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Bahkan, SD AL Yaklu Kota Malang mengaku bila dana BOS itu hanya bisa mencukupi 10 persen dari total kebutuhannya. Sedangkan SDN II Dinoyo mengaku sekitar 60 persen dari total kebutuhannya. Sementara, Wakasek SD Anak Saleh, Nurdiah Rachmawati mengataan bila BOS itu bisa menutup 30-50 persen dari total kebutuhannya.

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan total SD Anak Saleh dengan jumlah siswa 351 anak untuk setahun lebih Rp 900 juta. Sedangkan pemasukan dari BOS Rp 161.460.000. Makanya, SD swasta ini menarik infaq pada tiap orang tua siswa sekitar Rp 375 ribu per bulan selain sumbangan rutin Forum Sekolah yang merupakan paguyuban kelas. Sehingga, dana yang terhimpun sekitar Rp 1 miliar. ‘’Jadi BOS ini cukup membantu,’’ kata Nurdiah Rachmawati yang juga bendahara BOS SD Anak Saleh ini.

Hal senada diakui Kasek SDN II Dinoyo, Sri Purwani. Menurut dia, dana yang berhasil dihimpun setiap tahun sekitar Rp 1,2 miliar. ‘’Sebagian besar sumbangan dari orang tua siswa. Sumbangan itu kesepakatan antara Komite Sekolah dengan orang tua siswa. Kasek dan guru tidak ikut-ikut menentukan,’’ katanya.

Sedangkan  pungutan di SD Al Yaklu, justru lebih besar lagi. Menurut Kasek SD AL Yaklu, Wiyono sumbangan dari orang tua siswa itu lebih dari Rp 500 ribu per bulan. ‘’Kalau dana BOS yang kami terima ya hanya 10 persen saja untuk menutupi kebutuhan sekolah,’’ paparnya.

Karena itu, terang dia,  sumbangan dari orang tua siswa dinilai sangat membantu. ‘’Alhamdulillah, tidak ada orang tua siswa yang keberatan. Ya, karena mereka merasa puas dengan model pendidikan dan hasil proses belajar mengajar di sini,’’ papar dia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar